pengembangan kompetensi guru

Indonesia memiliki permasalahan di bidang sumber daya manusia.

Jumlah pekerja melimpah namun

pendidikannya relatif rendah.

Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas guru

Singapura adalah negara miskin dengan sumber daya alam yang terbatas.

Sekarang Singapura bukan hanya berhasil mencatat kemajuan di bidang perdagangan, ekonomi,

dan transportasi, tetapi juga di bidang pendidikan

kurikulum pendidikan yang jelas yang disampaikan oleh guru-guru berkualitas di setiap sekolah

guru yang berkualitas tidak lahir begitu saja,

Dibutuhkan sistem yang komprehensif untuk menyeleksi, melatih, menentukan kompensasi,

dan mengembangkan kompetensi guru

pengembangan profesi guru juga menjadi fokus pemerintah dan

perlu reorientasi pelatihan guru agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa

Singapura yang baru merdeka pada tahun 1965. Jauh sebelum menduduki peringkat pertama

Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) pada tahun 2015

Di indinesia pengembangan profesi guru juga menjadi fokus pemerintah

kompetensi tenaga pendidik diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

perhatian pemerintah terhadap kualitas pendidikan di Indonesia juga tecermin melalui alokasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan yang selalu meningkat setiap tahun

Alokasi tersebut dituangkan dalam bentuk

program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru.

 baik di dalam maupun luar negeri

Guru sekolah swasta dan negeri dikirim selama tiga pekan ke dua belas negara

di tiga benua, yaitu  Asia, Australia, dan Eropa, untuk melakukan studi banding.

Tidak cuma guru, pemerintah juga mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga

kependidikan untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah guna memperbaiki kualitas lembaga pendidikan.

langkah tersebut menuai respons positif, tentu masih dibutuhkan pengembangan dan evaluasi lebih lanjut ke depannya

Sebagai salah satu institusi yang menaruh kepedulian besar kepada kualitas SDM dan pendidikan

anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD. Prioritas yang dimaksud haruslah sekurang-kurangnya 20%

dari APBN dan APBD. Beberapa daerah yang termasuk paling kecil dalam mengalokasikan dana APBN-nya untuk

pendidikan adalah Papua sekitar 1,4%, Jawa Timur 1,7%, Sumatera Selatan 2%, Kalimantan Utara 22%, dan Papua Barat 2,3%.